Accountability in Planning, Implementation and Accountability of Village Funds Based on Government Regulations

Authors

  • Junita Nana Ariantje Universitas Klabat
  • Lanemey Brigitha Pandeirot Universitas Klabat
  • Ika Prayanthi Universitas Klabat

DOI:

https://doi.org/10.35335/ijosea.v12i3.147

Keywords:

Akuntabilitas, Dana desa, Transparansi

Abstract

This study aims to find out whether the principles of accountability related to accountability for the management of Village Funds which are carried out starting from the planning, implementation, accountability and supervision stages are properly implemented in Lembean Village, Kauditan District, North Minahasa Regency in 2015-2018. The method used in this research is a qualitative descriptive method with the object of research, namely Lembean Village. The data in this study are primary data obtained through interviews with related parties such as the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body and the community. The results of this study indicate that starting from the stages of planning, implementation, accountability and supervision are good and in accordance with applicable regulations and management has been carried out in an accountable and transparent manner.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arifiyanto , D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 473-485.

Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. Yogyakarta: Andi.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory : CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-65.

Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hartono, J. (2017). Metode pengumpulan dan teknik analisis data. Yogyakarta: PT. Gramedia.

Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akuntansi sektor publik. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hernandez, M. (2008). Promoting stewardship behaviour in organizations: a leadership model. Journal of Business Ethics, 80(1), 121-128.

Kartasasmita, G. (2001 ). Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.

Kasnawi, M. T., & Asang, S. (2012). Konsep dan pendekatan perubahan sosial. Jakarta: Universitas Terbuka.

Kustono, A. S., Purnamasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2015. Journal

Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 141-147.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik : suatu sarana good governance. Jurnal Akuntasi Pemerintah, 2(1), 1-17.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Penerbit ANDI.

Moleong, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nafidah , L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.

Nordiawan, D. (2006). Akuntansi sektor publik . Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D., Putra, I., & Rahmawati, M. (2014). Akuntansi pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat.

O'Donovan, G. (2001). Environmental disclosures in the annual report. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344-371.

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2019. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019. Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007. Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Akuntansi Publik (JAP), 1(6), 1203-1212.

Rafsanzani, Hasyemi, Supriyono, B., & Suwondo. (2010). Kemitraan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa: studi kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jurnal Akuntansi Publik (JAP), 1(4), 115-131.

Rahardjo. (2010). Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada .

Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi Negara, 3(1), 119-130.

Rowley, J. (2012). Conducting research interviews. Management Research Reviews, 35(3/4), 260-271.

Rubin, I. S. (1990). Bugdet theory and budget practice: how good the fit? Public Administration Review, 50(2), 179-189.

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 1-16.

Sofiyanti, M., Mardani , R. M., & Salim, M. A. (2016). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jurnal Riset Manajemen, 1(1), 28-38.

Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.

Syamsi, S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 21-28.

Thomas. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Journal Pemerintahan Integratif, 1(1), 51-64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016. Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 19(1), 1-12.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148-152.

Downloads

Published

2022-11-30

How to Cite

Ariantje, J. N., Pandeirot, L. B., & Prayanthi, I. (2022). Accountability in Planning, Implementation and Accountability of Village Funds Based on Government Regulations. International Journal on Social Science, Economics and Art, 12(3), 156–166. https://doi.org/10.35335/ijosea.v12i3.147