Government Economic Policy Analysis Jokowi-Jusuf Kalla Perspective In The Welfare State

Authors

  • Fransisco Tarigan Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.35335/ijosea.v9i2.30

Keywords:

Welfare State, Policies, Overcoming Poverty

Abstract

This study tried to describe and analyze the facts about the Government Economic Policy Analysis Jokowi-Jusuf Kalla in Perspective Walfare State. Where social services Jokowi-Kalla administration should be given equally to all citizens, rich and poor alike. means to overcome poverty in the welfare state not only seeks to provide assistance to the poor. But rather provide social protection for all people to avoid poverty in Indonesia. This study uses the theory and the theory Walfre State Public Policy. This study is a qualitative research with qualitative descriptive technical data analysis by placing the interview as the primary data and the books and journals as secondary data. In this study, the data on the profile Joko Widodo Jusuf Kalla profile, Nominations Joko Widodo-Jusuf Kalla. The results of the analysis in this study found the 4 main things. Way Card Program Policy in the Welfare State Concept By Jokowi-JK, policies Strengthening of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UMKN), policy is Achieving Economic Independence Through Domestic Sector and Poverty Policy Maritime Fishermen In Jargon Poros. In conclusion of this study concluded that state policy walfare daalam Jokowi-Kalla administration should lead to the welfare of the entire people of Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahman, E., & Indriani, E. (2007). Ekonomi dan akuntansi: Membina kompetensi ekonomi. PT Grafindo Media Pratama.

Akhiri, M. (2014). Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara (Studi Pengawasan Pelayanan Kesehatan Oleh Lod Diy Di Kota Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia.

Alberthiene Endah , 2013, ATHIRAH (Sebuah novel tentang ibunda dari Jusuf Kalla), Jakarta : Noura publishing

Alfitri, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, Jurnal Konstitusi, Danil Volume 9 Nomor 3, September 2012.

Alfarabi, M. A., Hidayat, M. S., & Rahmadi, S. (2014). Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 1(3), 171.

Akbar, Taklim “Struktur Perekonomian Indonesia dan Elastisitas dalam Krisis Finansial 2004-2014”, Jurnal Manajemen UGM, Vol. 2 (1), 2011, Hal. 32-57.

Ali, M. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.

Aminuddin Ilmar, S. H. (2010). Hukum penanaman modal di indonesia. Prenada Media.

Andersen, Gostaesping, The three worlds of welfare capitalism, 1988. Blackweel Publishing Ltd : UK.

Arifin, B. (2005). Ekonomi kelembagaan pangan. LP3ES.

Aulia, Tessa, “Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya”. Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI. 2009.

A. Yogaswara, dkk,2012, Jokowi-Ahok Pemimpin yang “Biasa-Biasa Saja”, Yogyakarta: Media Pressindo.

Bagus D. Wijoyo, 2012, Pesona dan Karisma Jokowi, Yogyakarta: Sinar Kejora

Bimo Nugroho dan Ajianto Dwi Nugroho, 2012, Jokowi: Politik Tanpa Pencitraan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dadang Solihin, Evaluasi Perencanaan RPJM Nasional 2004-2009, Jakrta : Bapennas, 2009

Damanhuri, D. S. (2010). Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. PT Penerbit IPB Press.

Damayanti, A. (2010). Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das Terpadu Dan Berkelanjutan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Dwiningwarni, S. S. (2011). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 15(4).

Emanuele Ferragina and Martin Seeleib-Kaiser, “Welfare Regime Debate: Past, Present, Futures,” Policy & Politics

Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Faisal, Sanafiah 1995. Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ferragina, Emanuele and Martin Seeleib-Kaiser, “Welfare Regime Debate: Past, Present, Futures,” Policy & Politics, vol. 39, no. 4, 111.

Fitzpatrick, Tony, Welfare Theory: an Introduction, 2001, Palgrave : New York.

Gie, K. K. (2002). Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional: Sektor Pertanian Sebagai “Prime Mover” Pembangunan Ekonomi Nasional. Materi Disampaikan Dalam Makalah Pada Rapat Koordinasi Nasional Partai Golkar Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Kelautan Di Jakarta, 2.

Hartono, B. (2008). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi jawa tengah. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Hanafi, Ahmad Liberalisasi di inggris, 2003. Jurnal ilmu sosial & ilmu politik, vol 7 No 1 juli 2003.

Hermawan, Iwan, Bantuan langsung Sementara masyarakat, Jurnal ekonomi dan kebijakan Publik, Vol.V.13/1/P#IDI/juli/2013 Hal 13-16.

Huasain Abdullash, Neneng Herbawati dan Andi Suruji, 2012, JK ensiklopedia, Jakarta : Idea grup Indonesia

Huda, Miftachul, Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar. 2009. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hukom, A. (2014). Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.

Isnaeni, D. I. (N.D.). Program Jaminan Sosial Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin.

Juliantara, Dadang, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta; Pembaharuan, 2005.

Kamal, Musthafa Pasha, Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis,Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Kasiram, M. (2010). Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif. Uin-Maliki Press.

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi, Jakarta; Bumi Aksara, 2006

Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.

Mopangga, H. (2014). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Trikonomika Journal, 10(1), 40–51.

Musthafa Kamal Pasha, Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002Muchsin, dan Fadillah, Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press, 2002.

M, Zaenuddin H. Jokowi: Dari Jualan Kursi Hingga Dua Kali Mendapat Kursi. Jakarta: UFUK PRESS, 2012

Media Indonesia, 800 Pendukung Surya Paloh berangkat dari bali, senin 6 Oktober 2009

Nailufarh, Q. A. (2010). Kesejahteraan Ekonomi Rakyat; di antara Harapan dan Realitas. BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 7(01).

Natsir, Mohammad, 1983. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta; Citra Utama, 2005

Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. CIVIS, 1(2/Juli).

Oorschot, Van Wim dan Ellen Finsveen, “Does the welfare state reduce inequalities in people’s social capital?”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 30, No. 2010.

Olson, M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships , New York: Basic Books. 2000.

Padmo, S. (2000). Pupuk dan petani: studi kasus adopsi pupuk oleh petani Calauan, Laguna, Filipina. Media Pressindo.

Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Prasetyo, Bambang dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 16(2), 79–96.

Riant, Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Rifa’i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sumber, 100(100), 2–59.

Rudi, May, 2002. Administrasi & Organisasi Internasional, Edisi kedua, Cetakan kesatu, Refika Aditama.

Sandhika, A. W., & HENDARTO, R. M. (2012). Analisis pengaruh aglomerasi, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Sinambela, Lijan Poltak, Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi, Jakarta; Bumi Aksara, 2006.

Sodik, J. (2006). Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Analisis Konvergensi Antar Propinsi di Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 11(1).

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sudrajat, Ihwan. “Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan”, Semarang: Suara Merdeka.

Suharto, Edi Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama,2005.

Suharto, E. (2006a). Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah Disampaikan Pada Seminar Yang Bertema “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi Di Indonesia” Dilaksanakan Di Wisma MMUGM, Yogyakarta.

Suharto, E. (2006b). Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia? Makalah Disampaikan Pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006, 21.

Sumaryadi, Nyoman, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta; Citra Utama, 2005.

Stewart. MacPherson, Kebijakan Sosial di Dunia Ketiga., 1987., PT aksara Persada Indonesia : Jakarta.

Tulusan, F. M. G., & Londa, V. Y. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1(1), 92–105.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). Metodologi penelitian sosial. Bumi Aksara.

Utomo, Hargo, ”Analisis Pergerakan Saham Sektoral Pasca Pengumuman Ivestment Grade”, Jurnal Manajemen UGM, Vol. 1 (2), 2013, Hal. 45-61.

Wahab, R. (2014). Metodologi penelitian kualitatif.

Wahyudi, S. T. (2008). Penguatan sektor-Subsektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah. Journal of Indonesian Applied Economics, 2(1).

Winarno, Budi , Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta:Media Pressindo, 2007.

Wuryandani, D. (2014). Peluang dan tantangan SDM Indonesia menyongsong era masyarakat ekonomi asean. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6(17), 13–16.

Yudayanti, Y. W. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2010 (Studi Kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah).

Zaenuddin HM, 2012, Jokowi: Dari Jualan Kursi Hingga Dua Kali Mendapat Kursi, Jakarta: Ufuk press

Zain, M. A., Yurista, A. P., & Yuniza, M. E. (2014). Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, 1(2), 63–76.

Downloads

Published

2019-08-30

How to Cite

Tarigan, F. . (2019). Government Economic Policy Analysis Jokowi-Jusuf Kalla Perspective In The Welfare State. International Journal on Social Science, Economics and Art, 9(2), 70–84. https://doi.org/10.35335/ijosea.v9i2.30