Village Fund Management in Improving Community Welfare in Socio-Economic Sector
DOI:
https://doi.org/10.35335/ijosea.v9i3.34Keywords:
Management of Village Funds, Participationof Society, Community Welfare In The Socioeconomic FieldAbstract
The objective of the research was to find out and to describe the management of Village Funds in improving people’s welfare in socio-economic field and to find out people’s contribution. The research used qualitative method with descriptive study design. It was conducted at Sei Sentosa Village, Panai Hulu Subdistrict, Labuhanbatu Regency. The samples were 10 respondents, taken by using purposive sampling technique. The data were gathered by conducting observation, in-depth interviews, and documentary study. The result of the research showed that the management of DD (village funds) was aimed to improve the villagers’ welfare in the socio-economic field which included the priority to use DD for constructing road and ditch infrastructure and the stages applied in the management of DD. The implementation principle was transparent, self-management, and fairness. The stages which had to be done were planning, budgeting, implementing, and supervising. People’s contribution to managing DD was by providing ideas, manpower, and property.
Downloads
References
Abdullah, M. (2015). Metode penelitian kuantitatif. Aswaja pressindo.
Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika, 26(3), 219–246.
Afandi, A. (2012). Kekuasaan Pemerintah Desa dan Demokrasi Lokal (Studi: Desa Moncokamba Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar). universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Antono Herry P.A. 2015. “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa(Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa”. Jurnal Ilmiah CIVIS Vol.5 No 1.
Asih, S. (2010). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ayu Kusumastuti. 2015. “Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur”. Jurnal Sosiologi Vol. 20 No. 1.
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211.
Bawan, D. P. Di D. L. (2014). Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) Dalam Pembangunan Di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Paollo1 Abstrak.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Cornelius Compaq Caro. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadu Hulu Kabupaten Sekadu”. Governance, jurnal S1Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 3.
Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Ekonomi Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Effendi, S. (2008). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta.
Endraswara, S. (2006). Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Pustaka Widyatama.
Faizatul Karimah, choirul shaleh dan ike wanusmawatie.2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.4.
Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1–15.
Hasibuan, M., & Sinaga, R. S. (2015). Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa (Studi pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat).
Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintahan desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3).
Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 282–293.
Immanuel Christian Mezis Sagala. 2010, Dampak Pembangunan Prasarana Jalan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa. Skripsi Sarjana. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Indradjaja, I. (2012). Kewenangan Bidang Legal Dalam Komite Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Di Bpr Jateng Semarang. Diponegoro University.
Ingtyas, S. N. (2012). Eksistensi Industri Kecil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Roti di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar).
I Wayan Saputra. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.Vol. 6 No. 1.
Kharisma, N. (2015). Pengaruh Motivasi, Prestasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas Xii Kompetensi Keahlian Akuntansi Di Smk Negeri Se-Kota Semarang Tahun Ajaran 2014/2015. Universitas Negeri Semarang.
Mandasari, Z. (2015). Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. Universitas Islam Indonesia.
Maranata, A. (N.D.). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanaan Pembangu Nan Masyarakat Desa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (Di Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kab. Landak). Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(2).
Mardhatillah, F. (2010). Studi Deskriptif Profil Kepribadian Pengguna Facebook Aktif. Universitas Muhammadiyah Gresik.
Martmono, A. A., Mappamiring, M., & Malik, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (Uppo) Di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2).
Maulana, S. (2013). Tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan BUMDes dalam bidang pertambangan emas di Desa kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Morrisan, M. A. (2012). Metode penelitian survei. Kencana.
Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga.
M. Rinaldi Aulia.2016.Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Skripsi Sarjana
Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1).
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa
Pribadiono, A. (2016). Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan. Lex Jurnalica, 13(1), 145649.
Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Media.
Putra, D. D. (2009). Hubungan dan peran serta badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Profil Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Tahun 2017
PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.
Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 8(3), 424–440.
Ritzer, George dan Douglas J.Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ritzer, George. 2011. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Ganda. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
Saputra, H. (2013). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Sebagai Komunikator Dalam Pembangunan Didesa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Saragi, Tumpal.P. 2004. Otonomi Masayarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa. Jakarta: CV.Cipiruy.
Sari, Y. R., & Kagungan, D. (2016). Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan, 14(1), 88–104.
Setyowati, H. E. N. (2014). Kedudukan Peraturan Desa Sebelum Dan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Universitas Islam Indonesia.
Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Journal de Jure, 7(1), 57–67.
Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT Refika Aditama.
Suhendi, A. (2013). Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa, 18(2).
Surya Murni Siregar. 2014. “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir”JAP Vol. 6 No. 2.
Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Sunarto, Kamanto. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. Katalogis, 3(1).
Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 1(2).
Soetomo. 2006. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Todo, D. D. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Lingu-Lango, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba-Barat Periode 2010-2014). Universitas Warmadewa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wijoyo, S., Winarsi, S., & Prihatiningtyas, W. (2014). Akuntabilitas Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa. PT. Revka Petra Media.
Wijaya, Haw. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yunita, Y., Budiati, A., & Dirlanudin, D. (2015). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2019 International Journal on Social Science, Economics and Art
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.